Komisi VI Nilai Komoditas yang Ada di PTPN VIII Masih Bisa Dikembangkan

09-11-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023). Foto: Wilga/nr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai berbagai komoditas yang ada di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII saat ini masih bisa dikembangkan dalam konteks industrialisasi. Hal ini dikatakan Aria mengingat PTPN merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia di bawah Holding Perkebunan yang menjalankan berbagai bisnis komoditi perkebunan seperti teh, karet, sawit dan kopi yang memiliki potensi ekspor yang besar dan sangat menjanjikan bagi pemasukan negara dan kesejahteraan masyarakat.

 

”Memang sektor-sektor untuk pengembangan pariwisata dan beberapa empowering asset seperti juga keinginan untuk membuat area industri, itu menjadi sesuatu line of business yang merupakan satu pengembangan. Kita ingin blue gold perikanan, green gold pertanian perkebunan, black gold sumber daya alam dan pariwisata ini menjadi integrated industrial,” kata Aria pada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).
 

Berdasarkan background ini, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini prihatin dengan serapan industri, khususnya komoditas teh PTPN VIII yang baru 6% dan 94% hanya hilirisasi bahan baku seperti pengeringan dari pohon teh.


”Kita berharap pengembangan seperti industrialisasi perkebunan teh hendaknya PTPN 8 harus bisa mengembangkan khusus dapatkan dan kita berharap untuk hilirisasi di sektor perkebunan terutama ptpn 8 ini harus bisa mampu minimal 50%. Bahannya ada, cuma sekarang ini hanya menyuplai pabrik-pabrik teh swasta lainnya,” katanya.

 
Lebih lanjut, menurut Aria, industri teh perkebunan PTPN ini sudah cukup terkenal dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan cara sinergi BUMN untuk meminta hotel-hotel menggunakan teh dari PTPN VIII. ”Teh dari PTPN VIII yang tidak kalah nikmat dengan teh teh impor lainnya, ini salah satu yang tadi kita bicarakan,” pungkasnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...